.webp)
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi NTB. Aksi ini digelar bertepatan dengan momentum peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda, Rabu 28 Oktober 2026.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan keprihatinan mendalam terkait berbagai persoalan nasional hingga daerah. Mulai dari bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Papua hingga Sumatera hingga efisiensi anggaran imbas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua BEM Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram, Hasbullah, mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menghambur-hamburkan uang negara hingga memicu defisit anggaran dan berdampak pada pemangkasan dana ke semua daerah di Indonesia.
"Program kerja Presiden membuat defisit anggaran sehingga terjadi banyak pemangkasan ke daerah yang tidak pro terhadap masyarakat di daerah," tegas Hasbullah saat orasi di depan Gedung DPRD NTB, Rabu siang.
"Akal budi dan akal kritis warga saat ini seolah dianggap jadi beban oleh negara. Hati nurani pejabat di negeri ini telah meninggal," tegas Hasbullah meneruskan orasinya.
Hasbullah juga menyoroti bobroknya penanganan lingkungan di Tanah Air. Banyak bencana karhutla yang terus berulang di Kalimantan, Papua, hingga Sumatera. Menurut Hasbullah, kondisi tersebut tidak lepas dari campur tangan pihak tertentu.
"Ini ada peran oligarki demi kepentingan kelompok mereka semata," lanjutnya.
Sementara itu, Koordinator Umum Aksi Demonstrasi, Hanan Wahyuda, menjelaskan aksi lanjutan ini digelar karena para mahasiswa menilai sikap DPRD NTB pada aksi sebelumnya pada Kamis (22/10) belum menyentuh substansi tuntutan.
Saat itu, kata Hanan, massa menyayangkan pimpinan dewan yang hanya menemui tanpa memberikan alasan serta penjelasan yang pasti terhadap semua tuntutan mahasiswa.
"Kami membawa dua poin penekanan isu, baik nasional maupun daerah," tegas Hanan.
Haban membeberkan isu nasional yang dikritik mahasiswa, terkait pengesahan RUU Perampasan Aset, serta RUU Sisdiknas untuk segera disahkan. Selain itu mahasiswa juga mendesak penetapan status bencana nasional untuk Karhutla di beberapa daerah.
"Untuk isu daerah, kami mendesak Pemda segera mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika tidak bisa dievaluasi, lebih baik dihentikan saja karena berpotensi sarat monopoli dan merugikan masyarakat," ujar Hanan.
Hanan menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disuarakan aliansi tidak dibangun atas dasar aksi musiman atau sekadar ikut-ikutan, melainkan berlandaskan kajian data dan riset yang matang.
Untuk itu, sebagai langkah konkret, massa mendesak DPRD Provinsi NTB untuk melibatkan perwakilan aliansi sebagai peserta peninjau dalam rapat paripurna pada 12 November mendatang guna mempertegas poin-poin tuntutan mereka.
"Ya kami akan ikut paripurna membahas program pemerintahan. Kalau tidak kami akan aksi lagi," tandasnya.
Selama aksi berlangsung, tampak beberapa mahasiswa terlibat saling dorong dengan kepolisian. Hingga pukul 13.56 Wita belum ada jajaran pimpinan DPRD NTB menemui massa aksi.
