.webp)
Zalina Hashim Direktorat Pengembangan What Itu Apa Linguistics Tutorial
Kemenangan Persepsi Tradisional Hubungan Wartawan Memainkan Dapat Mereka Penyelesaian
Pemburu yang terekam mencabuti bulu Elang Brontok yang dilindungi di Sukabumi akhirnya dilaporkan ke polisi.
Yayasan Animal Defenders Indonesia resmi melaporkan dugaan tindak pidana perburuan liar terhadap satwa dengan nama ilmiah Nisaetus cirrhatus itu ke Satreskrim Polres Sukabumi.
Ketua sekaligus Pendiri Animal Defenders Indonesia, Doni Herdaru Tona, mendatangi langsung Mapolres Sukabumi di Palabuhanratu untuk menyerahkan berkas laporan pidana yang diterima oleh Unit I Tipidum Satreskrim Polres Sukabumi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Doni menegaskan, langkah hukum ini ditempuh demi mencegah timbulnya preseden buruk dalam penegakan hukum konservasi di Tanah Air.
Menurut Doni, penyelesaian di atas kertas bermaterai yang diambil Balai Besar KSDA Jawa Barat bersama Balai Gakkum Kehutanan Jabalnusra telah mencederai rasa keadilan publik.
"Kami sangat berharap kepada penegak hukum terkhusus Gakkum KLHK di mana harapan kami biota dan satwa-satwa dilindungi itu benar-benar dilindungi dan mendapatkan proteksi maksimum termasuk penegakan hukumnya. Nah yang kami lihat di lapangan kemarin terjadinya perburuan lalu pembunuhan ya, apalagi dengan cara yang sadis dicabut bulunya. Itu hanya selesai disuruh bikin pernyataan tidak akan mengulangi lagi," kata Doni, Rabu (11/11).
Doni secara terbuka mengontraskan penanganan perkara di Sukabumi dengan kasus hukum yang pernah menjerat warga di Bali, I Nyoman Sukena, yang sempat diseret ke meja hijau dan terancam 5 tahun penjara hanya karena memelihara landak Jawa di rumahnya.
"Saya rasa itu kan jadi preseden buruk ya di mana orang akan mencontoh, 'Ah langgar saja, hukumannya tinggi tapi cuma disuruh menyatakan tidak akan mengulangi lagi.' Ini menyakiti rasa keadilan di masyarakat. Ada bapak-bapak yang memelihara landak tiba-tiba ditangkap diancam hukuman 5 tahun penjara. Ini di mana letak keadilannya? Dia memelihara, yang satu membunuh. Yang membunuh disuruh bikin surat pernyataan sedangkan yang memelihara mau dipenjara. Itu sangat menyakiti hati," tegas Doni.
Melihat adanya kejanggalan dalam penanganan non-litigasi tersebut, Doni memastikan pihaknya tidak hanya berhenti di kepolisian.
Animal Defenders Indonesia bakal melayangkan laporan resmi ke Inspektorat Kementerian Kehutanan serta Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi dan pelanggaran kode etik penegakan hukum.
"Setelah mendapatkan surat laporan dari kepolisian, saya akan mengadukan Gakkum ini ke Inspektorat agar diperiksa apa motifnya memberikan jalan seperti itu yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Secara internal Kemenhut mungkin dia bisa diperiksa secara etik, kenapa dia melakukan itu? Apakah ada hubungan saudara? Apakah dia sedaerah? Apakah ada tekanan? Kami akan mengambil langkah bersurat ke Inspektorat Kemenhut dan kami akan CC ke Ombudsman karena kami melihat ada dugaan maladministrasi," jelasnya.
Doni mengungkapkan, pihak kepolisian menyambut baik laporan masyarakat tersebut. Menurutnya, penyidik di Polres Sukabumi sebenarnya telah memantau kasus perburuan tersebut sejak viral di jagat maya, namun memerlukan pijakan laporan resmi dari masyarakat agar proses penegakan hukum dapat berjalan tanpa memicu persepsi tumpang tindih kewenangan antar-lembaga.
"Mereka (kepolisian) tahu kasusnya, ramai kan viral. Tapi kalau ada laporan masyarakat, polisi jadi punya landasan kuat untuk bergerak, bukan terkesan saingan atau berebut kewenangan antar-instansi," tuturnya.
Tak hanya itu, Doni menduga para pelaku yang terekam dalam video bukan sekadar warga biasa yang berburu karena ketidaktahuan. Dari kelengkapan yang terlihat di rekaman, ada indikasi aktivitas sindikat pemburu satwa terorganisir.
"Kalau dicermati, pelakunya itu pakai seragam loreng-loreng, seragam berburu, seragam kamuflase, membawa motor, bawa senapan angin berkelompok, dan sudah tahu tugas-tugasnya masing-masing. Sepertinya ini adalah sindikat yang suka menangkap satwa dilindungi lalu dijual ke perdagangan ilegal. Kenapa enggak kita bongkar sampai di situ? Kenapa cuma sampai di pernyataan?" beber Doni.
Ia pun mempertanyakan transparansi penanganan kasus-kasus serupa lainnya jika tidak ada rekaman video yang bocor ke ruang publik. Doni khawatir pola kompromi semacam ini justru menutupi praktik perburuan liar yang marak terjadi di kawasan hutan.
"Apakah ini menjadi pertanyaan kita semua pasca perdamaian meterai ini? Apakah ada kasus-kasus lain yang tidak terungkap nih, yang selesai di bawah meja? Ini kan karena videonya bocor. Kalau videonya enggak bocor apa kabar? Kami mendesak penegakan hukum agar tidak tebang pilih. Jangan undang-undangnya ada, tapi malah dilecehkan dengan bikin surat pernyataan damai," pungkas Doni.
Dihubungi terpisah, Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Iptu Dudi Suharyana membenarkan pelaporan tersebut. Saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut.
"Benar kami telah menerima laporan, saat ini berlanjut kepada penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi," singkatnya.
Sebelumnya, jagat maya dihebohkan dengan video sekelompok pria yang mencabuti bulu elang brontok hasil buruan di kawasan perkebunan karet PTPN I Agrabinta sembari berseloroh menyebutnya sebagai ayam hutan untuk santapan bakar-bakaran.
BBKSDA Jabar dan Gakkumhut Jabalnusra sempat mendatangi pelaku bernama Ade Ruswadi di Jampang Kulon, namun proses dihentikan setelah pelaku menandatangani surat pernyataan pembinaan bermaterai di hadapan Muspika setempat.
--------
Artikel telah naik di detikJabar.
