Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bakal mengkaji ulang perbaikan 20 titik jalan rusak imbas lonjakan harga aspal. Harga material tersebut naik hingga Rp 800 ribu-Rp 900 ribu per ton, sehingga berpotensi mengganggu pengerjaan proyek yang didanai melalui APBD Perubahan 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan harga aspal yang semula berkisar Rp 1,8 juta per ton kini tembus Rp 2,6 juta-Rp 2,7 juta per ton.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari Rp 1,8 juta sampai menjadi Rp 2,6 juta per ton. Ini cukup signifikan, makanya kita juga sedang mengusulkan penyesuaian harga," kata Wijaya di Mataram, Selasa (3/11/2026).
Menurut Wijaya, kenaikan harga tersebut cukup signifikan dan berpotensi memengaruhi pelaksanaan perbaikan jalan yang telah direncanakan. Padahal, Pemprov NTB sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 6 miliar untuk menangani 20 titik jalan rusak di Pulau Lombok dan Sumbawa.
"Salah satunya di ruas Penujak-Montong Ajan yang sudah memasuki tahap pembukaan dan pengupasan jalan. Itu masih berlangsung," ujar Wijaya.
Wijaya mengatakan selain melonjaknya harga, ketersediaan stok aspal di lapangan juga dinilai belum kembali normal. Hal ini memaksa Pemprov NTB memutar otak dan lebih selektif dalam memilih proyek perbaikan.
"Jadi agak selektif lagi kita. Saya minta teman-teman memprioritaskan mana kondisi-kondisi yang memang lebih penting untuk ditangani," tegasnya.
Kendati demikian, Wijaya memastikan pihaknya terus berupaya agar perbaikan jalan tetap berjalan tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat. Penyesuaian harga satuan diusulkan agar pengerjaan di lapangan tetap realistis.
"Harapannya pekerjaan itu bisa tertangani. Kita akan lihat mana yang paling prioritas untuk dikerjakan," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menjelaskan, Pemprov NTB telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 6 miliar untuk pengerjaan 20 titik perbaikan jalan di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Wijaya mengaku perbaikan jalan mencakup sejumlah lokasi strategis, termasuk ruas jalan yang terdampak banjir dan longsor. Beberapa titik di antaranya berada di jalur Pusuk Sembalun, Lingkar Tambora, Rabangodun Kota Bima, hingga sejumlah lokasi di Kabupaten Bima.
"Alhamdulillah bisa membantu juga untuk menambah penanganan-penanganan. Dari sisi jumlah titik hampir 20 titik yang kita tangani. Tapi kendalanya, pasokan aspal dan semen masih belum ada," kata Wijaya saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Selasa (20/10/2026).
Wijaya menyebut kelangkaan aspal membuat produsen aspal atau Asphalt Mixing Plant (AMP) belum dapat memenuhi kebutuhan pengerjaan secara normal. Dampaknya, sejumlah proyek perbaikan yang sejatinya sudah siap dieksekusi terpaksa ditunda.
Wijaya menaksir, pasokan aspal dapat kembali normal pada November mendatang. Meski demikian, ketersediaan aspal nantinya tetap harus dibagi dengan kebutuhan pemerintah kabupaten/kota yang turut mengalami keterlambatan proyek.
"Kalau kita lihat, kita enggak bisa cepat aja. Sebenarnya ini kan kita sudah siap ini, hari ini besok kalau sudah selesai, kita muat aspal. Itu sih sebenarnya. Kalau ada bahannya langsung ya," tuturnya.
Meski begitu, Wijaya optimistis kendala pasokan material ini tidak sampai membuat pengerjaan melampaui batas waktu anggaran. Sebab, volume perbaikan di setiap lokasi tergolong relatif kecil.

















































